
IDClear (PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia)
Salah satu perusahaan sekuritas terintegrasi terbesar di Indonesia dengan pengalaman puluhan tahun, jaringan di berbagai kota, serta kepercayaan investor ritel dan institusi.
36+
Tahun pengalaman
11
Kantor cabang di seluruh Indonesia
300+
Karyawan
120+
Wakil berizin
Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek Indonesia. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dan PT Trimegah Asset Management berizin, terdaftar, dan diawasi oleh . Perseroan memiliki izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek (PPE) berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor KEP-252/PM/1992 tanggal 02 Mei 1992, dan Penjamin Emisi Efek (PEE) berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor: KEP-27/PM/1993 tanggal 18 September 1993.
Angka wakil berizin merupakan placeholder untuk pratinjau desain.
Educate and create wealth for the community through unique and professional investment experience
Be the most preferred destination for financial services in the region
“It takes 20 years to build a reputation and 5 minutes to ruin it”
Zero-tolerance policy for issues of integrity
“Forget about your competitors, just focus on your customers”
Consistent mindset to prioritize clients needs over our own
“Excellence is not a skill, it’s an attitude”
Commitment to delivering the highest quality product in all we do
“Smart is third, wise is second, being fair is number one”
Give credit where it is due, own up to mistakes, think of others
“The best way to predict the future is to create it”
Creativity creates advantage; have courage to speak out
1990
Didirikan sebagai PT Trimulya Securindolestari, berganti nama menjadi PT Trimegah Securindolestari pada 28 Mei 1990.
Didirikan berdasarkan Akta No. 64 tanggal 9 Mei 1990 dan berganti nama berdasarkan Akta No. 227 tanggal 28 Mei 1990, keduanya dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta.
Diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 5 Oktober 1990, Tambahan No. 3832.
1992
Diberikan oleh Bapepam & LK, kini Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
1993
Diberikan oleh Bapepam & LK, kini Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
1999
Menjadi perusahaan terbuka menjelang pencatatan saham.
Berdasarkan Akta No. 17 tanggal 12 Oktober 1999, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
Diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90 tanggal 1 Februari 2000, Tambahan No. 522.
2000
Saham tercatat di Bursa Efek Jakarta, kini Bursa Efek Indonesia.
2011
Entitas anak berizin sebagai Manajer Investasi, menawarkan reksa dana saham, campuran, pendapatan tetap, dan pasar uang.
2014
Mulai mendistribusikan reksa dana kepada nasabah ritel.
2016
Menggunakan nama saat ini sesuai ketentuan perizinan OJK.
Berdasarkan Akta No. 70 tanggal 20 Juni 2016, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berlaku efektif 29 Juli 2016.
Dilakukan untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.
2017
Memperoleh persetujuan OJK untuk kegiatan usaha lain melalui Surat No. S-940/PM.21/2017.
2018
Memperoleh persetujuan OJK untuk kegiatan usaha lain melalui Surat No. S-1107/PM.21/2018.
Pilih profil untuk melihat informasi lengkap, meliputi pendidikan, riwayat jabatan, dasar pengangkatan, bidang tanggung jawab, dan hubungan afiliasi.

Presiden Komisaris/Komisaris Independen

Komisaris Independen

Direktur Utama

Direktur

Direktur
Struktur organisasi dan kepemilikan, organ pengawas Perseroan, serta piagam dan kebijakan yang kami terapkan.

Catatan: per 31 Agustus 2026
Membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi pelaporan keuangan, pengendalian internal, dan audit.
Membantu Dewan Komisaris terkait nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.
Mengawasi kerangka kerja dan eksposur manajemen risiko Perseroan.
Mengawasi kebijakan, pengembangan, dan suksesi human capital.

Warga Negara Indonesia, lahir pada 1992.
Diangkat sebagai Corporate Secretary berdasarkan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, melalui Surat Keputusan Direksi No. 612/HC-WNO/VIII/2024.TRIM tanggal 15 Agustus 2024. Masa jabatan berlaku sejak tanggal pengangkatan hingga tanggal pemberhentian yang ditetapkan melalui keputusan Direksi.
Menyampaikan informasi mengenai Perseroan kepada regulator, otoritas, investor, pemegang saham, dan masyarakat, serta memberikan masukan kepada Direksi mengenai kondisi Perseroan, peraturan, dan kepatuhan terhadap ketentuan pasar modal.
Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi.
Direksi terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang, yang terdiri dari:
dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
Sehubungan dengan status Perseroan selaku Perusahaan Tercatat, berdasarkan peraturan PT Bursa Efek Indonesia, Perseroan wajib memiliki Direktur Independen dengan ketentuan berjumlah paling kurang 1 (satu) orang dari jajaran anggota Direksi yang diangkat oleh RUPS dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4.2.
Direksi wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal sesuai hari kerja Perseroan.
Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud dalam butir 8.1, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada butir 8.1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada butir 8.1, Direksi dapat membentuk komite.
Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada butir 8.4, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota direksi dalam menjalankan tugasnya.
Anggota Direksi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada butir 8.6, apabila dapat membuktikan:
Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung, baik di dalam maupun di luar pengadilan, tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan sebagaimana ditentukan dalam butir 8.9.
Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan, untuk:
Direksi harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris, dengan tidak mengurangi ketentuan butir 8.10 tersebut di bawah ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Perbuatan hukum untuk (a) mengalihkan atau melepaskan hak atau (b) menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta Perseroan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh) persen dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan RUPS.
Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan untuk transaksi yang memerlukan persetujuan dari RUPS Perseroan adalah dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.
Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih, atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan, dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris, maka RUPS mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut di atas.
Rapat Direksi:
Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.
Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 dan butir 11.3 wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.
Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 dan butir 11.3 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada butir 11.5, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada butir 11.5, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi.
Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada setiap anggota Direksi paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal Rapat.
Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau di tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia.
Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat Direksi tersebut dapat memimpin Rapat Direksi.
Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.
Pengambilan keputusan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Direksi yang hadir.
Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam 11.3 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada butir 11.16 dan butir 11.17, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
Risalah rapat direksi sebagaimana dimaksud pada butir 11.16 dan butir 11.17 wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
Risalah Rapat direksi merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.
Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa berita acara dalam Rapat yang menggunakan telepon konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Rapat Direksi yang berpartisipasi dalam rapat, untuk ditandatangani.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal sesuai hari kerja Perseroan.
Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk No. 146 tanggal 28 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas, telah mendapat status sebagai badan hukum sejak tanggal 07-06-1990 (tujuh Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh) serta didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
Dalam melakukan kegiatan tersebut wajib dipastikan bahwa kegiatan dimaksud dan pelaksanaannya (a) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan (b) didasarkan pada manajemen risiko yang memadai untuk memitigasi risiko yang timbul.
Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
Ketentuan yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan dari segala sesuatu yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar, maka RUPS yang akan memutuskannya.
Dokumen ini merupakan hasil pengetikan ulang Akta Notaris yang memuat Anggaran Dasar Perseroan. Dokumen ini dimaksudkan sebagai informasi dan bukan merupakan dokumen hukum. Oleh karena itu, dokumen ini tidak mengikat secara hukum dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Apabila terdapat perbedaan kata maupun frasa dengan dokumen asli yang diterbitkan oleh Notaris, maka isi yang benar adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris tersebut.
Komitmen Perseroan terhadap lingkungan kerja yang sehat dan beretika dituangkan dalam Kode Etik, yang disahkan melalui Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dan PT Trimegah Asset Management No. Kep: 099/CorSec/BoC-BoD/XII/2022.TRIM, berlaku efektif 14 Desember 2022. Dalam praktiknya, Kode Etik menjadi pedoman perilaku yang tepat bagi seluruh karyawan Perseroan.
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk memandang pemeriksaan internal yang dilaksanakan oleh unit Audit Internal sebagai fungsi penilai independen dalam memeriksa dan mengevaluasi kegiatan perusahaan. Tujuan dari pemeriksaan internal adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan, pemrosesan data, pengelolaan aset, pelaksanaan ketentuan/peraturan/kebijakan dan setiap kegiatan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kegiatan operasional PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk telah berjalan sesuai dengan ketentuan disertai pertimbangan risiko yang mungkin terjadi.
Berdasarkan Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal (Standar), tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab aktivitas audit internal harus didefinisikan secara formal dalam suatu piagam audit internal, dan harus sesuai dengan Misi Audit Internal dan unsur-unsur yang diwajibkan dalam Kerangka Kerja Praktik Profesional, yang meliputi: Prinsip-prinsip Pokok untuk Praktik Profesional Audit Internal; Kode Etik; Standar Audit Internal; dan Definisi Audit Internal.
Kepala Audit Internal bertanggung jawab untuk mengkaji secara periodik Piagam Audit Internal dan menyampaikannya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan.
Standar juga menyampaikan, Piagam Audit Internal adalah “dokumen resmi yang mendefinisikan tujuan, kewenangan dan tanggung jawab aktivitas audit internal. Piagam audit internal menetapkan posisi aktivitas audit internal dalam Perusahaan, termasuk sifat hubungan pelaporan fungsional Kepala Audit Internal kepada Dewan Komisaris, memberikan kewenangan untuk mengakses catatan, personil, dan properti fisik yang berkaitan dengan pelaksanaan penugasan, serta mendefinisikan ruang lingkup aktivitas audit internal. Persetujuan akhir atas piagam audit internal berada pada Dewan Komisaris”.
Berdasarkan POJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015, piagam paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
Unit Audit Internal berperan untuk melakukan penilaian secara objektif, independen dan pemberian jasa konsultasi mengenai pengelolaan keuangan, pemrosesan data, pengelolaan aset, pelaksanaan ketentuan/peraturan/kebijakan dan setiap kegiatan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kegiatan operasional PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Unit Audit Internal diharapkan dapat membantu perusahaan dalam pencapaian tujuannya untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan.
Unit Audit Internal dipimpin oleh seorang kepala Unit Audit Internal.
Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit.
Direktur Utama dapat memberhentikan kepala Unit Audit Internal, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor internal dalam Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam peraturan ini dan/atau gagal atau tidak cakap dalam menjalankan tugas.
Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
Auditor internal dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada kepala Unit Audit Internal.
Memiliki hubungan fungsional dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Audit.
Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan.
Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan.
Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.
Melakukan pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang terkait aktivitas perusahaan.
Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.
Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah direkomendasikan.
Bekerja sama dengan Komite Audit, Fungsi Kepatuhan, dan Fungsi Manajemen Risiko untuk meningkatkan pengendalian internal.
Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya, dan
Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.
Unit Audit Internal mempunyai akses langsung kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit untuk melaporkan dan mendiskusikan berbagai persoalan yang dianggap penting untuk menjadi perhatian manajemen.
Unit Audit Internal mempunyai tanggung jawab untuk memberitahukan dan memberikan masukan ke manajemen atas permasalahan yang material/signifikan dan permasalahan lainnya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan.
Unit Audit Internal mempunyai akses yang tidak terbatas kepada semua informasi, catatan, dokumen, aplikasi, kepemilikan, fungsi-fungsi dan karyawan yang bertanggung jawab di bidang tugasnya. Seluruh kegiatan Divisi/Unit Kerja setingkat Divisi di lingkungan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk diperiksa secara berkala oleh Unit Audit Internal.
Melakukan proses verifikasi, wawancara, konfirmasi, dan/atau teknik audit lainnya kepada pihak internal maupun pihak eksternal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Audit Internal.
Unit Audit Internal tidak bertanggung jawab secara langsung atau mempunyai wewenang terhadap segala aktivitas yang direviu, sesuai dengan independensi audit berdasarkan standar.
Unit Audit Internal melakukan koordinasi kegiatan auditor eksternal apabila dibutuhkan.
Auditor internal diharapkan untuk menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip dan aturan perilaku berikut:
Integritas. Integritas auditor internal membentuk keyakinan dan oleh karenanya menjadi dasar kepercayaan terhadap pertimbangan auditor internal.
1.1 Harus melaksanakan pekerjaannya secara jujur, hati-hati dan bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi prinsip profesionalisme dalam setiap aktivitas audit.
1.2 Harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, serta memastikan bahwa setiap pengungkapan informasi dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan standar profesi yang berlaku.
1.3 Tidak secara sadar terlibat dalam kegiatan ilegal, atau melakukan kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal atau organisasi.
1.4 Mendukung dan berkontribusi dalam pencapaian tujuan Perusahaan dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, dengan tetap menjaga independensi dan objektivitas dalam pelaksanaan tugasnya.
Objektivitas. Auditor internal harus menunjukkan objektivitas profesional pada level tertinggi dalam memperoleh, mengevaluasi dan mengomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang diuji. Auditor internal melakukan penilaian yang seimbang atas segala hal yang relevan dan tidak terpengaruh secara tidak semestinya oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam memberikan pertimbangan.
2.1 Tidak boleh berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apa pun yang dapat, atau patut diduga dapat, menghalangi penilaian auditor internal yang adil. Termasuk dalam hal ini adalah kegiatan atau hubungan apa pun yang mengakibatkan timbulnya pertentangan kepentingan dengan organisasi.
2.2 Tidak boleh menerima apa pun yang dapat, atau patut diduga dapat, mengganggu pertimbangan profesional dan independensi dalam pelaksanaan tugas audit.
2.3 Harus mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya, yang apabila tidak diungkapkan, dapat mendistorsi laporan atas kegiatan yang ditinjau.
Kerahasiaan. Auditor internal wajib menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkap informasi tersebut tanpa kewenangan yang sah, kecuali diharuskan oleh hukum atau standar profesi.
3.1 Harus berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh selama melaksanakan tugasnya.
3.2 Tidak boleh menggunakan informasi untuk memperoleh keuntungan pribadi, atau dalam cara apa pun, yang bertentangan dengan hukum atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.
Kompetensi. Auditor internal wajib menerapkan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang diperlukan dalam memberikan jasa audit internal.
4.1 Hanya terlibat dalam pemberian jasa yang memerlukan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang dimilikinya.
4.2 Harus memberikan jasa audit internal sesuai dengan Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal (Standar).
4.3 Harus senantiasa meningkatkan keahlian, keefektifan dan kualitas jasanya secara berkelanjutan.
Direksi PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk memberikan petunjuk umum terhadap ruang lingkup pekerjaan dan aktivitas-aktivitas yang diperiksa tanpa memberikan batasan terhadap lingkup atau frekuensi pemeriksaan.
Unit Audit Internal mempunyai kebebasan penuh berkenaan dengan divisi dan unit kerja setingkat divisi (selanjutnya disebut “cabang”) yang diperiksa dan tidak ada pembatasan dalam ruang lingkup pekerjaannya oleh unit kerja yang beroperasi atau manajemennya.
Unit Audit Internal tidak merancang dan menetapkan prosedur, menyiapkan catatan-catatan atau terlibat di dalam aktivitas lain yang dapat diartikan berkompromi dengan independensi dan objektivitasnya. Namun Unit Audit Internal dapat merekomendasikan dan menelaah standar pengendalian yang akan dipergunakan dalam pengembangan sistem prosedur.
Unit Audit Internal harus memiliki sikap mental yang objektif, tidak memihak dan menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan (conflict of interest).
Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya yang tercermin dari tindakan:
a. Dapat diandalkan, tegas, jujur dan terpercaya;
b. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan atau putusan pengadilan;
c. Menghindari benturan kepentingan; dan
d. Mengimplementasikan dan mematuhi Kode Etik Audit Internal.
Memiliki pengetahuan, keterampilan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.
Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.
Wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Audit Internal (AAI).
Harus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi melalui pengembangan profesional yang berkelanjutan.
Memahami prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik, manajemen risiko, dan pengendalian internal.
Ruang lingkup Unit Audit Internal dimaksudkan untuk menentukan apakah jaringan organisasi dalam pengelolaan risiko (risk management), pengendalian (control) dan proses tata kelola perusahaan (governance process) yang dirancang dan diwujudkan oleh manajemen telah sesuai pelaksanaannya dan memberikan keyakinan bahwa:
Pengelolaan risiko telah diidentifikasi dengan baik.
Hubungan dengan pihak-pihak lain telah sesuai dengan kebutuhan.
Informasi keuangan, manajerial dan kegiatan operasi yang signifikan telah akurat (accurate), dapat diandalkan (reliable) dan tepat waktu (timely).
Setiap tindakan karyawan telah sesuai dengan kebijakan, standar, prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Sumber daya yang tersedia diperoleh secara ekonomis, digunakan secara efisien dan dilindungi dengan baik.
Program kerja, perencanaan dan tujuan dapat tercapai.
Kualitas dan perbaikan yang terus-menerus membantu perkembangan proses pengendalian organisasi.
Undang-undang atau peraturan yang terkait dengan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk telah diketahui dan diterapkan dengan benar.
Audit Internal bertanggung jawab dalam pelaksanaan audit. Pertanggungjawaban Audit Internal dalam bentuk pelaporan hasil audit yang dilakukan sesuai Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal disampaikan kepada Direktur Utama dan salinan pelaporan disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Komite Audit.
Tujuan dari pernyataan ini adalah untuk memberikan petunjuk tambahan mengenai ruang lingkup Unit Audit Internal sebagaimana yang disebutkan pada poin H butir 4 sebelumnya.
Memberikan perhatian kepada kegiatan-kegiatan yang mempunyai risiko tinggi. Aktivitas pemeriksaan harus diarahkan kepada kegiatan-kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan pada peningkatan efisiensi, nilai ekonomis dan efektivitas dari berbagai operasi.
Frekuensi pemeriksaan yang tepat. Melakukan reviu terhadap sistem pengendalian internal di dalam divisi pada jarak waktu yang tepat, untuk memastikan tingkat efektivitas hasil reviu terhadap kepastian bahwa administrasi, akuntansi dan keamanan harta perusahaan sudah sesuai dengan instruksi manajemen, kebijakan dan prosedur-prosedur yang berlaku dan konsisten dengan tujuan serta sasaran dari divisi tersebut.
Kontrak yang signifikan. Mereviu syarat-syarat dan kondisi-kondisi dari kontrak yang penting serta persetujuan-persetujuan lainnya yang dilakukan dengan pihak luar yang menyediakan barang-barang dan jasa kepada PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dan pelaksanaan kontraknya.
Sistem Informasi dan Komputerisasi
4.1 Berpartisipasi dalam perencanaan, perancangan, pengembangan dan rapat-rapat implementasi dari sistem komputerisasi yang penting untuk menentukan apakah: a. pengendalian yang cukup telah diimplementasikan di dalam sistem; b. sistem pemeriksaan yang tepat sudah dilaksanakan pada tahapan-tahapan yang kritis; dan c. sistem dokumentasi telah lengkap dan akurat.
4.2 Melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap pemrosesan data dan evaluasi setelah penerapan dari sistem pemrosesan data yang penting untuk menentukan apakah sistem ini sesuai dengan maksud dan sasaran yang telah ditentukan.
Koordinasi dengan Pemeriksa Eksternal
5.1 Melakukan koordinasi dengan Pemeriksa Eksternal atas tahap-tahap pemeriksaan yang akan dilakukan (OJK, SRO, PPATK, dan KAP).
5.2 Menggunakan integritasnya secara maksimal dalam melaksanakan fungsi internal, mengurangi duplikasi kegiatan pemeriksaan dan melakukan efisiensi sumber daya pemeriksa internal.
Koordinasi dengan Komite Audit. Hubungan Komite Audit dengan pemeriksa internal melalui penyampaian: rencana audit, program kerja pemeriksaan tahunan, respons terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan ke Dewan Komisaris.
Reviu yang khusus
7.1 Melakukan pengujian-pengujian khusus atau reviu sebagaimana yang diminta oleh Direksi.
7.2 Dalam pelaksanaan special investigation, tidak melakukan pemberitahuan tentang adanya pemeriksaan. Hal ini untuk membantu kelancaran investigasi.
Melaporkan temuan secara tepat waktu
8.1 Melaporkan temuan dan membuat rekomendasi sedemikian rupa kepada manajemen secara tepat waktu.
8.2 Melaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris: a. penyimpangan-penyimpangan dan isu-isu yang penting; b. apakah tindakan koreksi yang tepat telah dilakukan terhadap temuan-temuan pemeriksaan; c. apakah ditemukan pembatasan-pembatasan bagi pemeriksa intern yang tidak dibenarkan pada akses kegiatan-kegiatan, catatan-catatan, kepemilikan atau personalia.
Tindak lanjut dari pelaksanaan rekomendasi pemeriksaan
9.1 Mengevaluasi setiap rencana, atau tindakan-tindakan yang diambil untuk menindaklanjuti laporan penyimpangan dengan perbaikan yang memuaskan. Jika perbaikan tersebut masih dianggap belum memuaskan, pastikanlah diskusi-diskusi lanjutan diadakan untuk memperoleh perbaikan yang memuaskan.
9.2 Melakukan tindak lanjut pemeriksaan untuk memastikan bahwa tindakan sudah diambil terhadap penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan.
Auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal dilarang melakukan perangkapan tugas dan jabatan dengan pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan, baik di Perseroan maupun entitas anak.
Penyesuaian mengenai materi dan piagam (charter) ini harus ditetapkan oleh Direktur Utama dan mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen dan Karyawan (MESOP), dimulai pada 2017.
Pemberian Tahap II mencakup 50% dari total saham, atau 132.000.000 opsi saham, dan dilaksanakan pada 1–30 November 2018.
Per 30 November 2018, seluruh 264.000.000 saham treasuri telah diambil oleh peserta MESOP dengan harga pelaksanaan Rp80 per saham, dengan total nilai Rp21.120.000.000. Dengan pengalihan ini, Perseroan telah mengalihkan seluruh saham treasuri.
Perseroan telah menyampaikan Pemberitahuan Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali melalui Program MESOP kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia pada 4 Desember 2018.

IDClear (PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia)

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Investortrust

IDX SPPA Awards 2025

IDX SPPA Awards 2025

IDX SPPA Awards 2025

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Infobank

Bisnis Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan

Alpha Southeast Asia 18th Annual Best Deal & Solution Awards 2024

Alpha Southeast Asia 18th Annual Best Deal & Solution Awards 2024

Alpha Southeast Asia 18th Annual Best Deal & Solution Awards 2024

IDX SPPA Award 2024

IDX SPPA Award 2024

IDX SPPA Award 2024

14th Infobank Isentia Digital Brand 2025

The Best Investortrust Companies 2025

The Asset Benchmark Research Awards 2025

The Asset Benchmark Research Awards 2025

The Asset Benchmark Research Awards 2025

The Asset Benchmark Research Awards 2025

The Asset Benchmark Research Awards 2025

The Asset Benchmark Research Awards 2025

The Iconomics

The Iconomics

13th Infobank Isentia Digital Brand 2024

IFN Awards Deals of the Year 2023

The Iconomics

The Asset Benchmark Research Awards 2024

The Asset Benchmark Research Awards 2024

The Asset Benchmark Research Awards 2024

The Asset Benchmark Research Awards 2024

The Asset Benchmark Research Awards 2024

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

The Asset Benchmark Research Awards 2023

The Asset Benchmark Research Awards 2023

The Asset Benchmark Research Awards 2023

The Asset Benchmark Research Awards 2023

Public Company Entrepreneurial Marketing Awards 2023

The Iconomics

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

BRI

The Asset Benchmark Research Awards 2022

The Asset Benchmark Research Awards 2022

The Asset Benchmark Research Awards 2022

The Asset Benchmark Research Awards 2022

The Asset Benchmark Research Awards 2022

The Asset Benchmark Research Awards 2022

B Universe Majalah Investor 2022

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Entitas anak PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk yang berizin sebagai Manajer Investasi sejak 31 Januari 2011. Para profesional pasar modal yang berpengalaman mengelola produk investasi yang disesuaikan bagi klien korporasi, lembaga keuangan, dan dana pensiun, dengan fokus pada hasil jangka panjang yang optimal.
Kantor Akuntan Publik
Biro Administrasi Efek
Notaris
Lembaga Pemeringkat Efek
Wali Amanat
Lembaga Pemeringkat
Dari transaksi pertama hingga transaksi berskala besar, kami siap mendampingi Anda.
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk adalah Perusahaan Efek yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta merupakan anggota Bursa Efek Indonesia (BEI).
Perseroan menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan Peraturan OJK (POJK) yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai perilaku usaha, kecukupan modal, serta perlindungan aset nasabah yang disimpan di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
Ringkasan ini disajikan hanya sebagai informasi. Teks peraturan lengkap tersedia atas permintaan dan melalui www.ojk.go.id.